THR ASN Bakal Cair H-10 Lebaran, Menko Harap Dukung Harbolnas Ramadhan

by -223 views
THR ASN 2021

Kemenko Bidang Perekonomian saat ini menyatakan Tunjangan Hari Raya (THR) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sedang dibahas di Kementerian Keuangan untuk dibuat regulasi yang mengatur besaran dan kapan pencairannya. Hal ini tentunya sangat dinanti oleh ASN dalam memenuhi kebutuhan lebaran yang sudah dekat. Dampaknya tentu saja lebih jauh bagi pergerakan ekonomi nasional.

Seperti dilansir VIVA, Susiwijono Moegiarso selaku Skertaris Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan pada 17 April 2020 lalu “Pada Rakortas Menteri beberapa hari yang lalu, Ibu Menkeu (Sri Mulyani) juga sudah menyampaikan kepada Pak Menko (Airlangga) bahwa saat ini sedang proses penyelesaian aturan/dasar hukum pemberian THR tersebut,”

Dijelaskannya lebih jauh Menko juga berharap pada Menkeu untuk mencairkan THR ASN setidaknya tanggal H-10 dalam upaya ikut mendukung program hari belanja online nasional bulan ramadhan.

“Karena itu Pak Menko menyampaikan kepada Bu Menkeu, untuk mengusahakan agar THR tersebut dapat dibayarkan paling tidak pada H-10, agar mendorong masyarakat belanja Lebaran dan ikut menyemarakkan program Harbolnas Ramadhan,” ujar Susiwijono.

Selanjutnya ditambahkan, jika melihat realisasi pencairan THR tahun 2020 lalu, pada Permenkeu Nomor 49/2020 telah diatur bahwa THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya (H-10). Karenanya, diharapkan pada Lebaran tahun ini hal itu juga dapat dibayarkan pada H-10, supaya menambah daya beli masyarakat untuk melakukan belanja Lebaran.

Sedangkan THR untuk Pekerja Swasta, lanjut Susiwijono, Menteri Ketanagakerjaan sudah menerbitkan SE Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tanggal 12 April 2021, tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan untuk Pekerja/Buruh.

“Yang mengatur bahwa pemberian THR oleh pengusaha kepada pekerja/buruh adalah bersifat wajib dan THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan/Lebaran (H-7),” ujarnya.

Diketahui, pemberian THR untuk PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri mendasarkan kepada PP yang mengatur Pemberian THR PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri (untuk tahun 2020 yang lalu, ada PP 24/2020). Kemudian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR tersebut diatur lebih lanjut dengan Permenkeu (tahun 2020 yang lalu ada Permenkeu 49/PMK.05/2020).

Karena itu, yang mengatur pemberian THR ini adalah Menteri Keuangan. Informasi dari Kemenkeu bahwa saat ini sudah dibahas dan diajukan draft PP dan Permenkeu yang mengatur Pemberian THR untuk PNS/ TNI/ Polri dll tersebut.

 

Sumber: https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1365452-thr-pns-bakal-cair-h-10-idul-fitri-ini-harapan-pemerintah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *